peraturan phk. com - UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja ( PHK) antara pengusaha dan pekerja. peraturan phk

300 orang atau 12 persen dari total karyawannya. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. Jika terjadi PHK, maka perusahaan wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) di Pasal 36 sendiri sudah dijelaskan bahwa PHK bisa dilakukan karena beberapa alasan seperti berikut: Faktor Pengali Berdasarkan Alasan PHK Karyawan. 35 Tahun 2021. Pekerja Bisa Menolak saat di PHK, Cek Aturan UU Cipta Kerja. - 12 - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah. Praktis, perhitungan pesangon pensiun Omnibus Law diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang juga berlaku sebagai panduan cara menghitung. Cara klaim JKP. Uang Pisah. Hasil Simulasi. Pertama, pengusaha bisa. X adalah: = (sisa gaji) + (sisa ganti rugi) = (3 bulan x Rp5 juta) + (3 bulan x Rp500 ribu) = Rp15 juta + Rp1,5 juta = Rp16,5 juta. Konveksi ini memproduksi 1000 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang. Di Indonesia, ada beberapa aturan usia pensiun yang berlaku, yaitu: 1. 675. Aturan itu mencakup PHK secara umum. Akan tetapi, karyawan PKWT berhak mendapatkan uang kompensasi jika terjadi PHK dengan syarat. KOMPAS. Sedangkan, UMPK diberikan jika karyawan di-PHK oleh perusahaan. peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Pengusaha dapat memberikan surat peringatan secara berurutan yaitu: surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Berikut ini alasan PHK menurut peraturan perundang-undangan. 1. 478,00. Namun, jika Anda mengalami PHK, penting bagi Anda mengetahui apa saja hak. Peraturan Skorsing Karyawan. Aturan ini mengubah ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 000. Jenis Pelanggaran bersifat mendesak yang dimaksud dan dapat diatur dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana diatur dalan penjelasan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. Ilustrasi (SPNEWS) Pada UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pemberian uang pisah dapat diberikan kepada dua jenis PHK yaitu : 1. KOMPAS. 7. Berikut alasan yang diperbolehkan oleh pemerintah apabila sebuah perusahaan ingin melakukan PHK terhadap karyawannya:. Hubungi Sales. Dalam Perpu Cipta Kerja, dituliskan ketentuan pasal 151 yang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ini: Ayat 1: Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Hukumonline. Serikat buruh mengkhawatirkan, aturan PHK dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan membuat posisi pekerja semakin lemah. kemnaker. Peraturan tentang THR Karyawan Perusahaan – Di Indonesia, selain upah, kewajiban perusahaan yang juga diatur oleh pemerintah adalah tunjangan hari raya (THR). com - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah 300 karyawannya. Hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan; 2. Ketentuan lain yang perlu dicatat adalah alasan PHK seseorang, sebab hal ini berpengaruh pada besaran uang pesangon yang menjadi hak karyawan. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan. Mulai dari tata cara melakukan PHK yaitu ketentuan PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Putusan MK terkait PHK serta serta aturan pelaksanaan PP No. Pasal 93 ayat (2) dan (4) UU Ketenagakerjaan mengatur cuti untuk alasan penting sebagai berikut ini: Karyawan menikah: 3 hari. Bagaimana perhitungan sisa cuti yang dapat diuangkan? Berikut contoh perhitungan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat. Jika di UU Ketenagakerjaan No 13/2003 uang pesangon yang dibayarkan paling sedikit adalah 1 kali ketentuan, maka kini menurut aturan. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: · Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/ Buruh; · Membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 1. TB Simatupang No. Jenis Hak dan Aturan Cuti Karyawan Swasta Menurut Undang-Undang. Per. INDRAMAYU. setkab. Salah satunya mengatur tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, tepatnya di dalam pasal 151. Alasannya, menurut serikat pekerja, perusahaan bisa dengan mudah memecat pekerja dengan alasan efisiensi atau strategi bisnis sehingga pekerja tak lagi memiliki daya tawar jika keberatan PHK diajukan ke. Pasal 154A(3) (UU Penciptaan Lapangan Kerja No. Iuran peserta ini dibayarkan oleh perusahaan tempat peserta bekerja dan peserta yang merupakan. Table of Contents. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) telah mengubah, menghapus, dan mengatur baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Sedangkan aturan mengenai uang pesangon dalam UU Ketenagakerjaan 13/2003 sebagai berikut: Pesangon harus diberikan pada pekerja/buruh yang di PHK karena melakukan pelanggaran setelah. Begini Aturan THR 2023 Karyawan Swasta Lengkap, Cek Besarannya. Dalam hal ini, proses PHK bukan hanya berkaitan dengan uang pesangon saja, tetapi mencakup penyelesaian perselisihan sesuai aturan ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa aturan-aturan yang perlu Anda pahami terkait PKWT:. Hukum Ketenagakerjaan mengatur pekerja yang terkena PHK, berhak mendapatkan uang pesangon. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. (Foto: Freepik) JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Catatan: ini merupakan peraturan baru dan untuk PHK dengan alasan ini PHK dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Dasar hukum terkait hal ini diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perusahaan melakukan efisiensi. Sejumlah pertanyaan kerap muncul mengenai berapa uang pensiun karyawan swasta yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Ini Besaran Pesangon Korban PHK Akibat Efisiensi Perusahaan. 13, LN. 043. Kini, Uang Pisah masih diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta. SE itu mengatur: 1. Di dalam undang undang nomor 13 tahun 2003 pada bab ketenagakerjaan di pasal 151 ayat 1,2,serta juga 3. UU Cipta Kerja. Tidak Ada PHK Sepihak. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). go. 13 Tahun 2003. 6. 6647, jdih. Pasal ini memuat aturan tentang alasan PHK yang dilarang dan bisa batal demi hukum jika terjadi PHK karena alasan-alasan tersebut. Di Indonesia, pemutusan hubungan kerja tidak bisa dilakukan semena-mena. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh pembentuk peraturan menteri 5/2023 adalah agar dengan dibuatnya permenaker ini maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dicegah. Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 20 18 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Sedangkan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dapat mencakup banyak hal. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dua tahun lalu disebut oleh. go. Pabrik pemasok pakaian Puma, PT Tuntex Garment Indonesia yang berada di Cikupa, Tangerang bangkrut dan melakukan PHK terhadap 1. Peraturan Pemerintah No. Undang-Undang No. (Shutterstock) JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan. Pekerja yang terkena. 6648, jdih. PP yang mengatur perpanjangan PKWT UU Cipta Kerja adalah PP No 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK. Perusahaan kemudian memberikan pesangon hingga ada pekerja kena PHK yang mendapatkan pesangon mencapai Rp 4,3 miliar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Bunyinya ayat 1, yaitu dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang. 13 Tahun 2003. Besaran kompensasi PHK bervariasi tergantung dari alasan PHK. Ada empat macam penyebab PHK otomatis, yaitu: a) karyawan meninggal dunia; b) karyawan memasuki usia pensiun; c) berakhirnya jangka waktu PKWT; atau. Pada Selasa (2/2/2021), semua RPP sudah dituntaskan sesuai dengan tenggat yang ditetapkan undang-undang. Pengubahan ketentuan itu diatur dalam. Dengan catatan, cuti tahunan dapat diuangkan saat karyawan keluar dari perusahaan, baik di PHK atau mengundurkan diri. Aturan mengenai PHK dituangkan ke dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena seriusnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan PHK ini, maka Indonesia sejak lama telah mengatur perihal hubungan antara pekerja dan pemberi kerja (perusahaan). CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Salah satu aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, yakni PP No. Willy Farianto. Selain itu, ada juga karyawan yang melanggar aturan yang diterapkan perusahaan. Salah satu pasal yang jadi kontroversi dan ditentang serikat pekerja/serikat buruh adalah Bab V tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja. Ketentuan jika mengalami PHK. 35 Tahun 2021 mengenai Pemutusan. 2. Besaran kompensasi PHK bervariasi tergantung dari alasan PHK yang bersangkutan dan. 500. 24 Tahun 2014 yang juga Mengatur terkait BPJS Ketenagakerjaan. Kesimpulan. com - UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja ( PHK) antara pengusaha dan pekerja. Network. 15 x (2 x 9 + 1 x 10) = 32. 35 Tahun 2021. Ketentuan mengenai PHK diatur secara singkat dalam satu pasal, berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang secara spesifik menguraikan jenis PHK beserta jumlah pesangon dalam pasal yang berbeda-beda. Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 2993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 2998. Larangan Pengusaha Melakukan PHK UU Ketenagakerjaan Terbaru. 5. 4. Secara spesifik, hal ini termuat pada perubahan Pasal 153 ayat (1). Peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur soal perhitungan pesangon pensiun untuk pekerja. Ilustrasi masa percobaan kerja menurut UU Cipta Kerja. Pasal 8 Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pengusaha dapat memberikan langsung surat peringatan terakhir kepada pekerja apabila : a. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (“SE Menaker No. 13 Tahun 2013 merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban perusahaan memberikan jaminan hari tua dengan mendaftarkan karyawannya dalam. Akan tetapi, Ida menyampaikan bagi para pekerja yang ingin meneruskan program JHT. 000) = 28. Aturan PHK di Indonesia. Aturan tersebut menjelaskan bahwa: Pihak perusahaan, karyawan, serikat pekerja/buruh, serta pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan. Pasal ini memuat aturan tentang alasan PHK yang dilarang dan bisa batal demi hukum jika terjadi PHK karena alasan-alasan tersebut. Semua diatur dalam Undang-Undang No. Ini berarti, jika pekerja mengalami PHK, maka mereka berhak untuk mendapatkan pesangon sesuai aturan yang berlaku. Karyawan di-PHK karena pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama; Meskipun demikian, aturan ini tidak berarti bahwa perusahaan sepenuhnya bisa menghindari kewajiban membayar pesangon. E. Tarif Pajak Pesangon. Hal ini juga disebabkan karena adanya penambahan lapisan ke lima pada tarif penghasilan PPh 21. 2021/No. Unpaid leave artinya, perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar upah kepada karyawan yang tidak bekerja. 11 tahun 2020 dan PP No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri atau resign, maka karyawan wajib melewati setidaknya 3 tahapan. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian. Sebanyak 51. (PHK) SECARA LISAN TERHADAP PEKERJA PKWT ATAU PKWTT DI SEKTOR PELAYARAN OLEH PT INTERNUSA BAHARI PERSADA . Ada beberapa hal yang memang tidak boleh menjadi sebab terjadinya PHK, akan tetapi disisi. Hak cuti karyawan sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mencakup 7 (tujuh) hak cuti karyawan. Selanjutnya Pasal 81 angka 17 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan berbunyi: Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi. Simak Aturan Perhitungan Pesangon untuk Karyawan PKWT. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah melalui UU No. Bagaimana Aturan dalam Memberikan UPMK atau Uang Penghargaan Masa Kerja? By Jordhi Farhansyah Published 19 Apr, 2022. Perpu Ciptaker itu pun telah memuat berbagai peraturan yang telah dibahas dalam undang-undang sebelumnya, termasuk ihwal pesangon bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: a menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alihPeraturan Pemerintah (PP) NO. com KOMPAS. CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020. 11 Tahun 2020 Pasal 154A): a. Beberapa diantaranya yaitu membahas tentang jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, pesangon, PHK, cuti, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia dan luar negeri. Aturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan juga Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang. 1. com – Ketentuan mengenai perpanjangan masa percobaan karyawan penting dipahami bagi buruh yang baru ditrerima bekerja pada sebuah perusahaan. Contoh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang tetap berlaku adalah PP No 34 Tahun 2021 tentang. 117 halaman. baik mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri/resign, dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan tetap berhak. Aturan Resmi Resign sesuai Undang-Undang. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami. pada Senin, 1 Maret 2021. 3. Perbedaan pekerja harian lepas dan pekerja bulanan pada pokoknya terletak pada perhitungan pembayaran upah. 000 maka untuk perhitungan pesangon pensiun yang berhak diterima Hendra adalah: a. UP bisa diketahui dari lamanya masa kerja, begitu juga dengan UPMK (aturan mengenai keduanya tercantum lengkap dalam PP No. Ini terkait dengan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan yang diubah melalui aturan turunan PP Cipta Kerja, misalnya mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pengupahan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UNG NOMOR 52 K/PDT. mengikuti prosedur PHK berdasarkan peraturan perundang-undangan, alasan-alasan melakukan PHK, kedua belah pihak baik pekerja/buruh 1 Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum. Pemutusan hubungan kerja atau phk karyawan PKWT dan PKWTT dapat dilakukan karena beberapa hal, tetapi pengusaha dilarang melakukannya dengan alasan sebagai berikut: Karyawan berhalangan masuk kerja. Berdasarkan naskah UU Cipta Kerja yang diterima Kompas. Perhitungan pesangon PHK sudah diatur pada PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. com - Karyawan kontrak atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berhak atas uang kompensasi yang wajib diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Dalam pasal tersebut prinsip no work no. Pesangon PHK karyawan tetap diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;Perhitungan Pesangon PHK Karyawan Tetap. Perppu tersebut sekaligus menggantikan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur dalam UU. go. AMAH AG. Jenis-jenis kompensasi PHK meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja atau uang pisah, dan uang penggantian hak. Simak cara menghitung besaran pesangon sesuai masa kerja. Permenaker ini menjadi acuan perhitungan pesangon PHK saat itu, atau disebut PMTK 1996.